Politik

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Calon Dewan

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Otomotif

Indeks

Poros Bali - Jateng! CSIIS: Presiden Jokowi dan Gibran Sedang Berbagi Tugas di Pilpres 2024

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 02 November 2023 | 00:12 WIB
Share:
Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari. (Foto: Dok Redaksi)
Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari. (Foto: Dok Redaksi)

RAJAMEDIA.CO - Polhukam - Bali selama ini dikenal sebagai kandang Banteng (PDI Perjuangan). Menjadi wajar penurunan baliho bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan bakal calon wakilnya Mahfud MD di Bali, membuat marah internal pengurus DPP PDI Perjuangan.

PDIP pantas meradang, karena kebetulan pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu berbarengan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Bali, Selasa (31/10).

Atas itu, pastinya kunjungan Persiden Jokowi ke Bali dan terjadi pencopotan baliho, bukan suatu yang kebetulan tapi sarat dengan makna.

Begitu kata Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari, dalam keterangannya kepada redaksi Kantor Berita RMN, Rabu (1/11).

"Selain Jawa Tengah, Bali adalah kandang Banteng. Kunjungan Jokowi kata Sholeh, pasti terjadwal well scheduled. Tetapi, pilihan kunjungan ke Bali serta penurunan baliho capres-cawapres jagoan PDIP, jelas sarat makna," ujar Sholeh.

Aktivis muda NU itu kemudian memeberka; Pertama, Jokowi seakan berbagi "tugas' dengan Gibran terkait pilpres 2024.

"Sebelumnya, cawapres Prabowo ini menyebut akan fokus menggarap Jateng," ujarnya.

Kedua, Jateng dan Bali tampaknya sengaja dipilih Jokowi sebagai medan tempur untuk membuktikan siapa sesungguhnya pewaris dan pelanjut partai merah?

"Disini Saya menangkap Jokowi sangat berambisi  "mematikan' atau setidaknya membonsai sepak terjang PDIP pada lanskap politik nasional.

Ketiga, sejatinya lawan Jokowi bukanlah Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto, atau bahkan Pandapotan Maruli Asi Nababan.

"Lawan yang dibidik Jokowi adalah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Dengan lawan ini, bagi Jokowi tidak ngefek, apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu, pada  Peripurna pembukaan masa sidang kedua DPR RI Selasa tanggal 31 Oktober kemarin" ujarnya.

Keempat, sementara penurunan atau hilangnya baliho dan atribut PSI di jalanan kawasan Krian, Sidoarjo atau di sejumlah daerah lain, hakekatnya adalah pertempuran antara partai yang digawangi dan dikendalikan oleh expired politician melawan partai yang dituding kumpulan "anak ingusan".

PDIP meradang

Pencopotan baliho bakal calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dicopot ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Bali membuat PDI Perjuangan, meradang.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahkan mengatakan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud telah mencederai rasa keadilan.

"Respons yang ada di masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol yang ada di KPU telah ditetapkan bersama peserta pemilu dengan kemudian juga baliho termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," ujar Hasto di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Rabu (1/11).

Menurut Hasto adanya respon masyarakat terkait penurunan baliho capres cawapres dan juga bendera partai di Bali, mempertontonkan adanya penyelewengan kekuasaan.

"Tapi respon dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ujarnya.

Hasto lantas menyinggung soal pertemuan Jokowi yang mengumpulkan para penjabat kepala daerah.

"Sebelumnya, Bapak Presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan, bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," jelasnya.

"Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi apa yang terjadi dengan kehadiran dengan Bapak Presiden di Sumbar dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," demikian tutup Hasto.rajamedia

Komentar: