Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Helmizar: Pelayanan Publik Jadi Kewajiban dan Kebutuhan Setjen DPR RI

Laporan: Tim Redaksi
Jumat, 03 Mei 2024 | 21:54 WIB
Share:
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI, Helmizar saat memimpin Forum Konsultasi Publik. (Foto: Dok DPR)
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI, Helmizar saat memimpin Forum Konsultasi Publik. (Foto: Dok DPR)

RAJAMEDIA.CO - Parlemen, Jakarta - Selain sejalan dengan visi misi Sekretariat Jenderal DPR RI, pelayanan publik merupakan komponen utama dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik dan komponen pengungkit untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas.

Penilaian tersebut mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, dan monitoring terkait dengan proses revisi anggaran.

"Pelayanan publik menjadi hal yang penting. Pelayanan publik menjadi kewajiban dan kebutuhan Setjen DPR RI, Biro Perencanaan dan Organisasi (Rensi)," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar di acara Forum Konsultasi Publik ‘Penyusunan Standar Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)’ yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5).

"Acara ini dalam rangka mengungkit RB Setjen DPR RI terkait dengan Zona Integritas. Jadi Zona Integritas itu mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban dan monitoring yang kita lakukan pada hari ini,” sambung Helmizar mengutip Parlementaria.

Dijelaskan Helmizar, melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, seluruh unit kerja diharap dapat berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan proses revisi anggaran.

Terlebih, kata Helmizar, saat ini Biro Perencanaan dan Organisasi sedang menyusun perbaikan Peraturan Sekjen mengenai mekanisme revisi anggaran di lingkungan Setjen DPR RI.

"Perbaikan yang diharapkan adalah pada saat proses perencanaan penyusunan anggaran itu, kita harus benar-benar sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan bersama baik saat proses berjalan di Triwulan I, II, maupun III dan IV. Revisi (anggaran) itu tidak harus dilakukan tapi sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dan pada saat perencanaan itulah kita akan melakukan kalau misalnya efisiensi, kita akan melakukan efisiensi,” ujarnya.

Transparan dan akuntabel

Helmizar memastikan, dalam proses revisi DIPA, pihaknya akan mengedepankan peraturan layanan yang transparan dan akuntabel sebagaimana amanat dalam Pasal 20 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi. Amanat UU tersebut menyebutkan bahwa dalam penyusunan penetapan peraturan pelayanan publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

"Tujuan pengikutsertaan masyarakat adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan pelayanan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas,” tandas Helmizar.

Sebagai informasi, tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik, di antaranya adalah memastikan transparansi penggunaan dana publik dengan melibatkan penerima layanan dalam peninjauan dan revisi DIPA dan partisipasi, yang memberikan kesempatan penerima layanan untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan penyusunan DIPA.

Sehingga, kebutuhan dan aspirasi penerima layanan bisa terpenuhi dengan baik dalam alokasi anggaran.

Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik ini, yaitu Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI Rahmad Budiaji, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Chairil Patria, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ni'mah Wahyu Purnami Kepala Bagian Perencanaan Ratna Puspitasari serta segenap jajaran pejabat tinggi di Kesetjenan DPR RI.rajamedia

Komentar: