Politik

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Calon Dewan

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Otomotif

Indeks

Soal Deklarasi Koalisi Besar, Begini Jawaban Ace Hasan Syadzily

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 13 April 2023 | 07:13 WIB
Share:
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily -
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily -

RAJAMEDIA.CO - Politik - Koalisi Besar belum dideklarasikan karena kelima partai politik tersebut masih fokus dalam menyelesaikan tanggung jawabnya di pemerintahan.

Begitu disampaikan Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (12/4).

"Kan segala sesuatu ada waktunya gitu, sekarang kan masih suasananya suasana bulan Ramadan,” ujar Ace Hasan Syadzily.

"Secara kebetulan semua partai Koalisi ini berada dalam pemerintahan. Tentu ya Kita harusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pemerintahan ini,” demikian tutup Ace Hasan yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat..

Sebagai informasi lima partai politik yang dikabarkan akan membentuk Koalisi Besar merupakan gabungan dari dua koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Diketahui, Koalisi Besar sendiri pertama kali muncul saat silaturrahmi Ramadhan yang dilakukan di Gedung DPP PAN pada Minggu, 2 April 2023 lalu.

Saat itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa KIB dan Koalisi KIR memiliki kecocokan sehingga menurutnya pantas untuk melebur menjadi Koalisi Besar.

"Cocok," kata Prsiden Joko Widodo.

Meskipun begitu, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait masalah tersebut karena itu merupakan ranahnya para ketua umum partai politik.

Namun, dirinya tetap berpesan untuk memusyawarahkannya terlebih dahulu mengingat demi kebaikan bangsa Indonesia.

"Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yg berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," demikian tutup Jokowi.rajamedia

Komentar: