Siap-siap! Operasi Sandi Mantap Brata Cegah Hoax Jelang Pemilu 2024

Raja Media (RM), Keamanan - Operasi dengan sandi Mantap Brata guna mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks menjelang Pemilu 2024 akan dilaksanakan Polri.

Begitu diungkapkan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers, Selasa (10/1).

"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," ujar Dedi Prasetyo di Dewan Pers.

Menurut Dedi, berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.

Untuk itu, jenderal bintang dua itu berharap pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut Dedi menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.

"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," katanya.

Sementara, anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.

"Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok," katanya.

Dari pihak KPI melalui Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir.

Namun, Hadi mengaku belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.

"KPI bakal meminta KPID untuk bekerja dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka pencegahan siaran televisi yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu," tutupnya.